Jenis Bank


Definisi Bank

Bank didefinisikan oleh undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai ‘badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.’

Jenis Bank

Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, dan berdasarkan kegiatan operasionalnya.

1.   Jenis Bank Menurut Kegiatan Usahanya

Sebelum diberlakukannya undang- undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor.  Setelah undang- undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umun dan Bank Perkreditan Rakyat(BPR).  Apabila hingga sampai saat ini masih terdapat bank dengan nama depan Bank Pembangunan atau bank tabungan dan lain- lain, maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama dan bukan menunjukkan kelompok bank tertentu.  Dijelaskan lebih lanjut dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 ayat 2 pasal 5 bahwa ‘bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu’sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank umum bisa saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu.  Penyederhanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan- kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing- masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.

a.      Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang- undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

1)      Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2)      Memberikan kredit.

3)      Menerbitkan surat pengakuan utang.

4)      Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

a)      Surat- surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat- surat dimaksud.

b)      Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat- surat dimaksud.

c)      Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah

d)     Sertifikat Bank Indonesia.

e)      Obligasi

f)       Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

g)      Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

5)      Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah(transfer).

6)      Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

7)      Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8)      Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box).

9)      Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

10)  Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11)  Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

12)  Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13)  Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14)  Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

15)  Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

16)  Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang- undangan dana pension yang berlaku.

17)  Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan mau;pun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

18)  Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang- undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Disamping kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

1)      Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan  serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan penbiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2)      Melakukan usaha peransuransian.

3)      Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas.

 

b.      Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang- undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

1)      Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2)      Memberikan kredit

3)      Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4)      Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia(SBI), deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut:

1)      Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

2)      Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

3)      Melakukan penyertaan modal

4)      Melakukan usaha perasuransian

5)      Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan- larangan di atas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum.  Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.  Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak dibolehkan.  Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal.  Dalam hal melakukan usaha perasuransian. BPR dan Bank Umum sama- sama tidak boleh diperbolehkan.

2.      Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang- undang tersendiri.  Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai:

  1. susunan organisasi dan prmodalan
  2. permodalan
  3. kepemilikan
  4. keahlian di bidang perbankan
  5. kelayakan rencana kerja

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa :

  1. Perseroan terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan daerah

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

  1. Perusahaan daerah
  2. Koperasi
  3. Persereoan terbatas
  4. Bentuk lain yang di tetapkan peraturan Pemerintah

Di samping itu mengingat pada saat diterapkannya UU No7 Tahun 1992 banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan rakyat, maka lembaga-lembaga keuangan tersebut di berikan status sebagai BPR yang tata caranya di terapkan dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut antara lain : Bank Desa, lumbung Desa, Bank pasar, dan lain-lain.

3.      Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan

Undang- undang No10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan Bank seperti di uraikan di bawah ini:

a.      Bank Umum

1)      Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan ijin Direksi Bank Indonesia oleh:

a)      Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.

b)      Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing dan Badan Hukum asing secara kemitraan.

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00(tiga triliun rupiah).  Modal disetor bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang perkoperasian.  Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga Negara asing atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud di atas setinggi- tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.  Pemberian izin kepada bank umum dilakukan dalam dua tahap.  Pertsetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan kemudian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

2)      Persetujuan Prinsip

Permohonan untuk mendapatkan  persetujuan prinsip diajukan sekurang- kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan dilampiri dengan:

a)      Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang- kurangnya memuat:

  • Nama dan tempat kedudukan
  • Kegiatan usaha sebagai bank
  • Permodalan
  • Kepemilikan
  • Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi

b)      Data kepemilikan berupa:

  • Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan daerah
  • Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi

c)      Rencana susunan organisasi

d)     Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat:

  • Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi
  • Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah- langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud
  • Rencana kebutuhan pegawai
  • Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dalam perhitungan laba rugi.

e)      Bukti setoran modal sekurang- kurangnya 30% dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotocopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama “Direksi bank Indonesia qq.salah seorang calon pemilik utnuk pendirian bank bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

f)       Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hokum Koperasi,bahwa setoran modal tersebut”

  • Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan pihak lain di Indonesia.
  • Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang(money loundering)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat- lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.  Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolokan, Bank Indonesia wajib melakukan:

a)      Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

b)      Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional

c)      Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi

Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 360 hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.  Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

3)      Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan:

a)      Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang

b)      Data kepemilikan berupa:

  • Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah
  • Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi

c)      Daftar susunan dewan komisaris dan direksi

d)     Susunan organisasi serta system dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia

e)      Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama “Direksi bank Indonesia qq.salah seorang calon pemilik utnuk pendirian bank bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

f)       Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

  • Daftar aktifa tetap dan investaris
  • Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa- menyewa gedung kantor
  • Foto gedung kantor dan tata letak ruangan
  • Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank
  • NPWP dan tanda daftar perusahaan

g)      Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hokum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tersebut:

  • Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan pihak lain di Indonesia
  • Tidak berasal dari dan utnuk tujuan pencucian uang

h)      Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris

i)        Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi

j)        Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan

k)      Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.

l)        Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri- sendiri maupun bersama- sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat- lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.  Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan tersebut, Bank Indonesia wajib melakukan:

a)      Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

b)      Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi, dlam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat- lambatnya60hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.  Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleg direksi bank kepada Bank Indonesia selambat- lambatnya 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.  Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

4)      Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukun Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.  Modal sendiri bersih merupakan:

a)      Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah

b)      Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang:

a)      berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan pihak lain di Indonesia

b)      berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak- pihak yang:

a)      tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

b)      menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia  selambat- lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan.

5)      Dewan komisaris dan direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

a)      Persyaratan umum anggota dewan komisaris dan direksi:

  • tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
  • memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
  • menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik

b)      bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga Negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan direksi

c)      jumlah anggota dewan komisaris sekurang- kurangnya dua orang dan wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan.

d)     Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

  • Sebagai anggota dewan komisaris sebanyak- banyaknya pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat.
  • Sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak- banyaknya pada 2 perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat

e)      Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/ istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain

f)       Direksi bank sekurang- kurangnya berjumlah 3 orang dan mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang- kurangnya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan oleh direksi bank kepada bank Indonesia selambat- lambatnya 10 hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

  1. b.      Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat di miliki bersama di antar ketiganya.Bank umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas sangat di mungkinkan mengalami perubahan kepemilikan.  Perubahan kepemilikan ini terutama karena Bank Umum dan BPR yang bentuk hukumnya Perseroan Terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama.  Khusus untuk Bank Umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di Bursa Efek.  Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar Bank Indonesia dapat memonitor perubahan kepemilikan bank.  Meskipun kepemilikan sangat mungkin terjadi dengan cara jual beli saham di bursa efek, tetapi mengingat sahamnya atas nama maka perubahan tersebut dapat terus dipantau oleh Bank Indonesia untuk tujuan pengawasan dan pembinaan.

 

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

1 ) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

2 ) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

3 ) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

4)      Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

5)      Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya campuran antara pihak asing dan pihak swasta nasional.

 

4.      Jenis Bank Menurut Target Pasar

Sebagian Bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis- jenis nasabah tertentu.  Dengan pemfokusan ini diharapkan bank- bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.  Kegiatannya dapat lebih efisien antara lain karena:

  1. Pelayanan, jasa- jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karakteristik nasabah.
  2. Proporsi kredit bermasalah lebih sedikit.
  3. Manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan nasabahnya.

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga.

a.      Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah- nasabah retail.  Pengertian retail di sini adalah nasabah- nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.  Meskipun dari pengertian kata ‘kecil’ atau ‘retail’(retail) adalah relative, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari Rp 20 miliar.  Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

 

b.      Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah- nasabah yang berskala besar.  Mengingat nasabah yang berskala besar ini  biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut corporate bank.  Meskipun namanya adalah bank korporat tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan.  Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual.  Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah- nasabah korporasi.

 

c.       Retail- Corporate Bank

Disamping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas.  Benk jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.  Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam.  Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi.  Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.  Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan.  Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran.  Hal tersebut bisa juga terjadi karena adanya progam pemerintah yang menghendaki agar bank- bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.

5.      Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a.      Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR

b.      Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.  Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional.

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada  kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

1)      Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

2)      Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

3)      Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

4)      Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

5)      Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.